logo


Covid-19 Ciptakan Krisis Multi-Dimensi

Penyebaran Covid-19 merupakan bencana besar yang dapat membawa krisis multi-dimensi

7 April 2020 18:51 WIB

Koalisi Persampahan Nasional
Koalisi Persampahan Nasional KPNas

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana besar yang dapat membawa krisis multi-dimensi. Covid-19 membawa dampak besar terhadap hubungan-hubunganpersonal dan impersonal. Otoritas resmi, pakar dan praktisi medis melarang melakukan social atau phsycal distancing, menjaga jarak 1,5-2 meter, kerumun orang, dll.

Hubungan personal merupakan komitmen disengaja antara individu-individu yang tidak dapat digantikan yang dipengaruhi oleh aturan, dialektif relationship dan konteks sekelilingnya. Hubungan ini didasarkan oleh passion, yakni perasaan mendalam berdasar ganjaran atas keterlibatannya dengan orang lain. Komitmen untuk tetap melangsungkan hubungan itu. Contoh hubungan keluarga, kekerabatan, pertemanan dan hubungan sosial budaya dan keagamaan.

Sedang hubungan impersonal adalah tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan seseorang. Seperti hubungan dalam perusahaan, birokrasi pemerintahan, dan organisasi lain. Sifatnya teratur, kaku dan didasarkan pada struktur dan aturan-aturan resmi dan kode etik.


Jaga Kebugaran, Pemkot Tegal Gelar Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Luar Ruangan sambil Berjemur

Pandemic Covid-19 dalam waktu relatif singkat mampu menjungkir-balikan tatanan ekonomi bisnis dan interaksi manusia di seluruh dunia. Apa yang sudah direncanakan secara akurat, rontok seketika. Pabrik-pabrik menghentikan operasinya, mall/supermarket, restaurant dan hotel banyak yang tutup, kegiatan pemerintahan/birokrasi terganggu, lembaga pendidikan dan ibadah
mengalihkan belajar ke rumah/jarak jauh, perjalanan wisata ditunda, jadwal olimpiade dan kompetisi berbagai olah raga diundur, kegiatan yang libatkan banyak orang dilarang (phsycal distancing). Ini berlaku di seluruh dunia sekarang ini.

Bencana pandemic Covid-19 menyebabkan berbagai hubungan tidak normal. Pada sitausi yang mencekam akan menimbulkan krisis, bahkan beberapa media mengatakan, Amerika Serikat kini memasuki resesi ekonomi. Tingkat kematian sangat tinggi, sekitar 700-1.000 orang per hari. Disusul Italia, Spanyol, dan negara lain menyusul. Jika pandemic Covid-19 berlangsung hingga lima bulan atau lebih maka akan terjadi kebangkrutan massif dan resesi ekonomi yang parah.

Aspek-aspek sosialogi yang biasa dipergunakan sebagai tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk krisis ialah: perubahan dan pertikaian doktrin yang diikuti oleh ketegangan yang semakin parah, dan kadang kala pertentangan yang kasar, diantara para praktisi. Pertikaian tersebut mencakup tuntutan yang kuat bahwa paradigma yang ada tidak lagi mampu memecahkan masalah yang seharusnya, dalam prinsip, dapat mereka pecahkan. (Robert Merton in Peter M. Blau, Approaches to the Study of Social Structure, 1975).

Seperti kasus di Indonesia. Pejabat dan struktur birokrasi tingkat pusat dan daerah punya pendekatan dan strategi berbeda dalam menanganani Covid-19. Ada yang ingin Lockdown. Ada yang ingin Karantina Wilayah. Ada yang ingin Darurat Sipil, dan ada yang menyatakan Kedaruratan Kesehatan. Pada tingkat pusat, terutama para menteri terlalu berisik, staf presiden dan otoritas lain terjadi silang pendapat berkepanjangan. Bahkan, ada yang mencari panggung.

Penggunaan istilah lockdown sampai ditafsirkan ke konteks “penggulingan kekuasaan”. Terma sangat berbahaya! Sejumlah negara yang melakukan lockdown, seperti Malaysia, Pilipina, India, Italia, Perancis, dll tidak terjadi penggulingan kekuasaan atau kudeta. Mereka punya sejarah panjang dan tahu, bahwa kudeta akan berimplikasi pada malapetaka tersendiri. Ujungnya perang saudara, kerugiannya menjadi lebih besar. Tafsiran itu terlalu jauh meskipun absurd, karena dikaitkan dengan persoalan politik dan Pilpres 2024 dan massa pendukung yang fanatis.

Juga ada yang mengatakan, tidak memilih opsi lockdown karena negara tidak mau menanggung beban kebutuhan rakyat. Karena rakyat miskin, rakyat di bawah garis kemiskinan dan kelas menengah yang jatuh miskin akibat Covid-19 jumlahnya puluhan juta, bisa ratusan juta akan menjadi tanggungan negara. Semua itu akan menjadi beban keuangan dan ekonomi negara dalam APBN.

Jika negara tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat diperkirakan akan terjadi chaos, huru hara, kerusuhan massa, penjarahan, dan tindak anarkhis, seperti terjadi di India. Muaranya hanya untuk mengisi perut dan pertahankan hidup. Revolusi di sejumlah negara di masa lalu, seperti Revolusi Perancis terjadi karena rakyat kelaparan. Hal ini menjadi antisipasi dan perhitungan
matang-matang sebelum menetapkan suatu kebijakan, seperti lockdown.

Ternyata Covid-19 itu bukan hanya menyangkut urusan kesehatan saja, melainkan kompleks sekali, berkaitan dengan dimensi hukum, tata negara dan birokrasi, ekonomi perdagangan, keuangan, kredit dan perpajakan, pangan dan logistik, keamanan nasional, hubungan bilateral dan internasional, hubungan ketenagakerjaan, hubungan negara dengan rakyat sampai hubungan personal (rakyat dengan rakyat). Belum lagi urusan limbah medis dan sampah dari penanganan Covid-19.

Sejumlah kepala daerah, Gubernur dan Waliota/Bupati melakukan tindakan lockdown, seperti Bupati Tegal, Majalengka, dan lainnya karantina wilayah. Intrik-intrik politik dan overlapping tugas dan kewenangan menyebabkan terjadi eskalasi konflik yang memperkeruh suasana di tengah ancaman pandemic Covid-19. Intrik politik disebabkan eksekutif administrasi/birokrasi teratas atau Presiden lamban mengambil keputusan, kebijakan dan tindakan membendung pandemic Covid-19.

Sehingga kepala daerah mengambil keputusan, kebijakan dan tindakan sendiri-sendiri sebagai bentuk respon cepat. Ini juga sebagai refleksi desentralisasi dan otonomi daerah, dimana kepala daerah dipilih langsung harus bertanggungjawab pada rakyat. Karena otonomi daerah itu harus
didijalankan secara riel dalam konfigurasi politik demokrasi dan tidak dalam suasana politik totaliter. Namun, Medebewind (pembantuan, Pasal 1 angka 9 UU No. 32/2004), Desentralisasi, Otonomi itu hanya penyerahkan sebagian penugasan dan urusan pemerintahan pusat kepada daerah dalam tatanan hukum NKRI. (Prof. Dr. HTR. Sri Soemantri M, SH, Otonomi Daerah, 2014).

Pemerintah Pusat melarang atau menghimbau agar tidak ke kantor, belajar dan ibadah di rumah, physical dan social distancing, fakta masih banyak orang mundar mandir, berkerumun banyak orang, hajatan/pernikahan, kumpul di kafe, dll. Orang dilarang wisata, bepergian ke wilayah lain, ternyata di daerah masih banyak yang melakukannya.

Orang dilarang mudik ke kampung, ternyata di lapangan, sudah terjadi mudik ribuan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dll. Mereka tak mempedulikannya. Mereka pilih mudik karena tidak ada pekerjaan sebab pabrik-pabrik stop produksi, kegiatan konstruksi dan jasa berhenti, nyaris
sebagian besar off dibarengi dengan PHK. Pengangguran baru kian banyak. Sementara bekal hidup semakin menipis.

Stop orang asing! Mereka tidak boleh masuk ke wilayah NKRI, ternyata masih ada penerbangan orang asing ke Indonesia. Seharusnya, orang asing dipulangkan, ternyata masih ada yang ngendon di Indonesia. Bahkan, ada kepala daerah yang protes pada pemerintah pusat. Kasus ini dikaitkan dengan peran Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dan menjadi tranding topic di
media.

Akibat ketakutan Covid-19 Pemerinta Pusat membebaskan lebih 30 ribu nara pidana. Berbarengan dengan itu Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) mewacanakan akan membebaskan terpidana korupsi. Keinginan ini mendapat kritik dan tantangan keras sekali dari kalangan anti korupsi. Diskursus ini menjadi silang pendapat antar pembantu Presiden Jokowi. Bahkan beberapa kali Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) menyatakan, tidak ada pembebasan napi korupsi, narkoba dan teroris karena alasan Covid-19. Wacana pembebasan napi korupsi tersebut ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada pembebasan bersyarat napi koruptor, dilansir sejumlah media ibukota. (6/4/2020).

Prasangka terhadap struktur telah menyebabkan diabaikannya interpretasi prosesual. Akibat tidak solid-nya birokrasi, hubungan impersonal mengalami turbulance, maka muncul tindakan intepretatif yang dibuat oleh manusia sendiri. Penguasa punya intepretasi, juga rakyat punya intepretasi sendiri.

Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1969) menulis: “Pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah, seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu.”

Namun, pada akhirnya Pemerintah Pusat melarang kepala daerah bertindak sendiri-sendiri. Semua harus mengikuti eksekutif dan komando tertinggi. Presiden Jokowi memutuskan “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, implementasinya diserahkan pada Menteri Kesehatan. Hal ini merujuk pada Keputusan Presiden RI No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Peraturan Pemerintah RI No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kita lihat implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diturunkan lebih teknis, yakni Permenkes No. 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Untuk pembatasan di tempat atau fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak. Kecuali bagi kegiatan a) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan baar minyak gas dan energi; b) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas
lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan c) tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Penetapan PSBB suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas permintaan atau usul kepala daerah, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disertai sejumlah data, seperti peningkatan, penyebaran kasus dan kejadian transmisi lokal. Pelaksaanannya, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

Selain itu perlu pengawasan dan penegakkan hukum secara ketat dan berkelanjutan. Apakah PP tentang PSBB memiliki sanksi hukum terhadap para pelanggar? Jika sanksi tidak ada atau tidak jelas maka boleh jadi kebijakan dan produk hukum tersebut tak akan efektif? Kecuali muncul kesadaran kuat, bahwa bencana Covid-19 harus tangani secara bersama-sama dan gotng royong.

Semoga semua yang direncanakan dan ditetapkan sebagai kebijakan nasional dan diikuti secara tertib dalam melenyapkan pandemic Covid-19 di Indonesia. Rakyat ingin segera terbebas dari ancaman Covid-19 dan hidup normal kembali.

Penulis: Bagong Suyoto (Ketua Koalisi Persampahan Nasional dan Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari)

Prabowo dan Anies Dapat Bantuan untuk Tangani Covid-19, MUI: Presiden Belum Dapat Bantuan Luar Negeri kah?

Halaman: