logo


Resmi! Terawan Setujui Status 'PSBB' DKI Jakarta

Proposal pengajuan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah ditandatangani Menkes

7 April 2020 12:00 WIB

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Menjadi kawasan paling banyak terpapar virus corona atau Covid-19 membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil tindakan cepat. Dia mengajukan proposal ke Kementerian Kesehatan sebagai langkah penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi memutus rantai penularan virus di ibu kota.

Sebelumnya atau tepatnya dua hari lalu, Kemenkes meminta Pemprov DKI untuk melengkapi sejumlah data dan dokumen pelengkap seperti data pertumbuhan jumlah pasien hingga kesiapan daerah dalam menetapkan status ini.

Namun kali ini, Menkes Terawan Agus Putranto akhirnya resmi menyetujui proposal pengajuan status PSBB setelah sejumlah persyaratan dokumen dan data sudah dilengkapi Pemprov DKI Jakarta.


Pandemi Covid-19, Andika 'Babang Tamvan' Bagikan 5 Ton Beras dan Sembako

"Sudah ditandatangani Menkes dan saat ini dikirim ke Pemda DKI," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto, dilansir dari Tempo, Selasa, (7/4).

Dengan penetapan tersebut, DKI akan dapat menerapkan sejumlah langkah untuk membatasi kegiatan di dalam wilayahnya sesuai dengan aturan PSBB.

Kendati begitu, Yurianto belum menjelaskan langkah pembatasan apa saja yang dilakukan oleh DKI Jakarta terkait penerapan PSBB tersebut.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka DKI Jakarta bisa melaksanakan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kemudian, kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Namun, PSBB akan dikecualikan pada tempat atau fasilitas umum seperti, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

Lebih lanjut, pada Pasal 14 ayat 1 disebutkan pemerintah daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan dan pengelolaan/penanggungjawab fasilitas kesehatan dan instansi logistik.

Warga China Padati Tempat Wisata, Ahli Ingatkan Risiko Corona Masih Tinggi

Halaman: 
Penulis : Iskandar