logo


Sindir Permankes PSBB, Pakar Hukum: Cara Menanggapinya Tidak Seperti Mau Perang

Pakar Hukum menilai pemerintah tak menganggap corona sebagai tanggap darurat

7 April 2020 05:15 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Media Indonesia

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai Permenkes mengenai pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak menunjukan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat corona. Dalam penerapan PSBB, pemeritah daerah mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Menkes ataupu Menkes menetapkan PSBB di suatu daerah berdasarkan masukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Harusnya paradigma kita terhadap tanggap darurat dan darurat kesehatan masyarakat enggak begini. Namanya darurat silahkan daerah ambil tindakan masing-masing sesuai kondisi daerah, lalu apa yang sudah dilakukan dievaluasi pemerintah pusat," kata Refly seperti dilansir Kumparan, Senin (6/4/2020).

Refly mengibaratkan penerapan PSBB dalam menghadapi corona seperti telah diserang musuh dalam suatu peperangan, namun pemerintah justru masih sibuk dengan perizinan.


Jumlah Kasus Positif Covid-19 Ibarat Fenomena Gunung Es

"Masa musuh di depan datang kita rapat dulu atau ajukan izin untuk bertindak. Ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, kita enggak tahu siapa yang kena siapa yang enggak. Memang cara (pemerintah) menanggapinya tidak terlihat seperti mau perang," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sikap pemerintah tak menunjukkan kondisi darurat corona. Hal tersebut menanggapi permintaan PSBB yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menkes justru meminta Anies melengkapi data terkait peningkatan kasus dan penyebaran corona di Jakarta. Padahal kondisi Jakarta sudah episentrum, dimana mayoritas kasus corona ada di Jakarta.

Cegah Corona, PKS Desak Pemerintah Gelar Tobat dan Dzikir Nasional

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×