logo


Adjeng Dukung Jokowi Tak Bebaskan Napi Koruptor

Menurut Adjeng, sebaiknya para narapidana korupsi dilakukan isolasi agar tidak tertular Covid-19.

6 April 2020 14:59 WIB

Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang membahas soal Kartu Prakerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/1/2019)
Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang membahas soal Kartu Prakerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/1/2019) Setkab

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa pemerintah tidak akan membebaskan narapidana koruptor sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 akibat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4).

"Saya ingin sampaikan, napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi.


Soal Penanggulangan Corona, Fadli Zon Sebut Pemerintah Agak Amatiran

Mantan Anggota DPR RI, Adjeng Ratna Suminar mendukung langkah Presiden Joko Widodo. Adjeng yang juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas PPRA ke-41 menyebut bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk napi korupsi tidak kelebihan kapasitas.

Menurut Adjeng, sebaiknya para narapidana korupsi dilakukan isolasi agar tidak tertular Covid-19. Penjagaan di lapas juga perlu diperketat sesuai dengan protokoler kesehatan bagi para keluarga yang ingin menjenguk narapidana.

Sementara itu bagi narapidana umum, Adjeng berharap agar kebijakan tersebut benar-benar diberikan kepada warga binaan yang berkelakuan baik. Bukan residivis yang kerap kambuhan begitu keluar penjara.

"Jangan sampai pembebasan napi nantinya membahayakan keamanan warga," kata Adjeng kepada wartawan, Senin (6/4).

Lawan Covid-19, Adjeng Usul Narapidana Diminta Bikin Masker

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan