logo


Lawan Covid-19, Adjeng Usul Narapidana Diminta Bikin Masker

Revisi tersebut diusulkan karena saat ini wabah Covid-19 dikhawatirkan bakal menularkan para warga binaan

6 April 2020 13:25 WIB

Adjeng Ratna Suminar
Adjeng Ratna Suminar Dok. Jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berencana melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalamnya termuat hak bagi narapidana bakal bebas bila syaratnya terpenuhi.

Revisi tersebut diusulkan karena saat ini wabah Covid-19 dikhawatirkan bakal menularkan para warga binaan karena kapasitas lapas yang terbatas.
Mantan Anggota DPR RI, Adjeng Ratna Suminar mengerti apa yang dimau pemerintah. Pasalnya ia tidak ingin para warga binaan terpapar Covid-19 mengingat tidak dimungkinkan adanya social distancing di lembaga pemasyarakatan.

Meski begitu menurut Adjeng, hak istimewa itu diberikan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan bukan residivis yang kerap keluar masuk penjara.


Orang yang Tak Terima Napi Bebas, Yasonna: Sudah Tumpul Rasa Kemanusiaannya

"Saya mendukung rencana ini tapi kita melihat kasus per kasus, tidak semua bisa mendapatkan hak ini, kalau maling atau perampok yang kambuhan masa mau dikeluarkan, bukannya malah membahayakan masyarakat?" ujar Adjeng kepada wartawan, Minggu (5/4).

Selain itu, Adjeng juga berharap agar para warga binaan di lembaga permasyarakatan diperbantukan untuk membuat alat pelindung diri (APD) seperti masker, kacamata pelindung, dan lain-lain. Adjeng mencontoh negara lain seperti di Malaysia yang meminta narapidana untuk menjahit APD.

Sementara itu, bagi narapidana kasus korupsi, menurut Adjeng yang juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas PPRA-41, sebaiknya diisolasi saja, pasalnya saat ini kapasitas lapas masih sangat memadai bagi narapidana kasus korupsi.

"Untuk pidana korupsi sepertnya tidak perlu kerena padana korupsi tempatnya masih memadai di ruangannya," imbuh Adjeng.

Hari ini (6/4), Presiden Joko Widodo juga menegaskan, pemerintah tidak membahas terkait dengan pembebasan narapidana koruptor di tengah pandemi corona atau Covid-19.

"Saya hanya ingin menyampaikan, bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat rapat, jadi mengenai PP 99/2012, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini, jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," tegas Jokowi saat jumpa pers di Istana Bogor, Senin (6/4/2020).

Koruptor Dibebaskan, Deddy Corbuzier Bingung, "Kan Selama Ini Gak Pernah Dipenjara"

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan