logo


DPR Nilai Pemerintah Lambat dan Plin-plan Atasi Covid-19

Fauzi menyebut kebijakan membolehkan mudik itu juga tak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

6 April 2020 12:55 WIB

Fauzi H Amro
Fauzi H Amro Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi H Amro menyoroti perubahan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan virus corona Covid-19 di Indonesia.

Dia menilai kebijakan Pemerintah Pusat sangat lamban dan terkesan plin plan dalam penangan wabah virus corona tersebut.

“Misalnya awalnya Presiden Jokowi melarang orang mudik untuk membatasi penyebaran corona. Namun belakangan Luhut bersama Jubir Presiden tiba-tiba meralat kebijakan tersebut dan membolehkan mudik. Kebijakan ini tak sejalan dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah membendung atau memutus laju persebaran virus corona,” ujar Fauzi di Jakarta dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Senin (6/4/2020).


Pernah Dilarang Terawan, Kini Orang Sehat Juga Harus Pakai Masker

Fauzi menyebut kebijakan membolehkan mudik itu juga tak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Menurutnya kebijakan PSSB dalam penanganan corona tak ada kemajuan yang berarti dalam menangkal laju wabah virus corona, terlebih tak ada larangan bagi pemudik, demikian hal bus-bus dari daerah menuju Jakarta juga masih dibolehkan.

“Apa yang diatur dalam PSSB seperti kebijakan bekerja di rumah, beribadah di rumah, pembatasan transportasi publik dan larangan berkumpul sebenarnya sudah dan tengah berjalan sekitar 3 pekan diberbagai daerah termasuk di Jakarta. Bahkan inistiaf sejumlah daerah yang melakukan karantina wilayah seperti di Tegal jauh lebih progresif dalam penangan wabah virus corona,” tuturnya.

Dalam hal ini, Fauzi mengatakan melalui kebijakan PSSB, Pemerintah Pusat terkesan mau melimpahkan urusan penanganan corona ke daerah.

Pemerintah Pusat disebutnya tak mau menerapkan kebijakan karantina wilayah karena tidak siap mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sesuai diwajibakan Undang-Undang Karantina.

“Dalam Pedoman PSSB baru dikeluarkan Menteri Kesehatan, ada kewajiban Kepala Daerah memastikan suplai pangan, bila ingin daerahnya ditetapkan dalam status PSSB,” ungkapnya.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan dalam situasi darurat kesehatan seperti sekarang, Pemerintah Pusat berkewajiban memastikan ketersedian pangan masyarakat yang saat ini ditengah dililit berbagai kesulitan ekonomi.

Menurut Fauzi, lambatnya respon Pemerintah Pusat, karena ada sosok yang sangat begitu berkuasa mengendalikan kabinet. Dan sosok itu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah virus corona.

“Dia berperan melebihi kewenangannya. Sosok itu adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertindak seolah 'The Real President',” pungkasnya.

Belum Mereda, Umi Pipik Sebut Virus Corona Akan Hilang di Musim Panas

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan