logo


Orang Tak Gubris Imbauan Ditangkap, LBH Sebut Polisi Belum Berwenang

LBH menyebut kepolisian yang melakukan tindakan hukum pidana terhadap masyarakat adalah tindakan yang tidak berdasar

5 April 2020 15:15 WIB

Petugas kepolisian membubarkan warga yang berkumpul di pinggir jalan
Petugas kepolisian membubarkan warga yang berkumpul di pinggir jalan Dok. Antara/Oky Lukmansyah

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Polda Metro Jaya telah menangkap 18 orang yang berkumpul di malam hari di tengah wabah virus corona. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka sudah tiga kali diimbau, namun tak menggubris sehingga terpaksa diamankan. Namun, tindakan tersebut nyatanya menuai pro-kontra dari sejumlah pihak.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai polisi belum berwenang menangkap orang yang berkumpul di malam hari di masa Covid-19 ini. Sebab, pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga sekarang belum menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pengacara publik LBH Jakarta Rasyid Ridha menyebut tindakan kepolisian yang menangkap belasan orang itu tak memiliki dasar hukum. Menurutnya, kepolisian juga belum berwenang menerapkan sanksi pidana yang merujuk kepada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP.


Koruptor Dibebaskan, Deddy Corbuzier Bingung, "Kan Selama Ini Gak Pernah Dipenjara"

Rasyid mengungkapkan, penerapan Pasal 218 KUHP semestinya tertuju kepada orang yang berkerumun yang mempunyai motif mengacau (volksoploop), bukan orang berkerumun yang tentram dan damai.

"Sampai detik ini tidak ada kebijakan yang berubah dari pemerintah untuk tangani Covid-19 selain sebatas imbauan atau maklumat Kapolri untuk melakukan social distancing," kata Rasyid, dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (5/4).

Lebih lanjut, Rasyid mengatakan imbauan atau maklumat tak memiliki kekuatan hukum yang bisa menjadi dasar sanksi pemidanaan.

Kebijakan PSBB, bagi dia, belum bisa berlaku meskipun Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia menerangkan, sesuai aturan dalam PP tersebut, harus ada penetapan dari Menteri Kesehatan terkait PSBB untuk menjadi dasar hukum dan pengesahan kebijakan sebagai bentuk kekarantinaan kesehatan.

"Dengan demikian, terang bahwa tindakan kepolisian yang melakukan tindakan hukum pidana terhadap masyarakat adalah tindakan yang tidak berdasar," jelasnya.

Mbah Mijan: Puasa Adalah Solusi Melawan Virus Corona

Halaman: 
Penulis : Iskandar