logo


Komisi III DPR Kritik Permenkumham Tentang Larangan Sementara WNA Masuk Indonesia

Hal itu berpotensi menjadi dalih WNA masuk ke Indonesia

2 April 2020 16:49 WIB

Anggota komisi penegakan hukum Panja Jiwasraya, Wihadi Wiyanto
Anggota komisi penegakan hukum Panja Jiwasraya, Wihadi Wiyanto Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mengkritik diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Aturan tersebut mengecualikan WNA dapat masuk ke Indonesia yang hanya memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Namun, Permenkumham itu tidak menyebutkan kapan waktu Kitas/Kitab diterbitkan yang dapat dipergunakan untuk masuk ke Indonesia,” ujar Wihadi Wiyanto di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Dia menilai hal itu berpotensi menjadi dalih WNA masuk ke Indonesia. Padahal di Indonesia sudah sejak lama melarang WNA masuk ditengah mewabahnya Covid-19.


Putus Rantai Corona Menlu Stop Kunjungan WNA, Fadli Zon: Kalau China Boleh

Oleh karena itu, Wihadi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham tidak menerbitkan permohonan baru Kitas maupun Kitap kepada WNA untuk saat ini.

"Jadi jangan diakali penerbitan kitab dan kitas yang tanggal 2 atau 3 April 2020 untuk masuk. Untuk saat ini kita minta kepada Imigrasi untuk tidak diterbitkan kitab dan kitas untuk permohonan-permohonan baru,” tuturnya.

Selain itu, Wihadi juga meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham melakukan pendataan bagi WNA yang sudah over stay di Indonesia. Khususnya WNA yang tinggal di Indonesia memakai visa turis.

"Ini perlu di data, karena mereka itu lah yang sebenarnya bukan tenaga kerja asing, tetapi orang yang bisnis di Indonesia segata ilegal. Terutama orang-orang dari China," kata Wihadi.

"Yang over stay itu minta visa atau tidak punya visa dulunya, nah sekarang harus kita lihat, harus cek yang benar. Tinggal dimana harus di cek. Saatnya kita mendata berapa orang China di Indonesia yang melakukan bisnis ilegal," pungkasnya.

Cegah Covid-19, 5.556 Napi Sudah Dilepas

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata