logo


Jokowi Pilih Opsi PSBB, PAN: Sanksi dan Kompensasi Kurang Spesifik

Saleh menilai sanksi dan kompensasi perlu diatur secara spesifik

2 April 2020 13:04 WIB

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk menyikapi virus corona sebagai jenis penyakit berisiko. Dalam mengupayakan perlindungan, Jokowi menempuh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tak menutup kemungkinan pemerintah juga akan mempraktikkan rencana darurat sipil.

Melihat kebijakan itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai PSBB belum tentu berjalan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebab, tak ada aturan sanksi yang jelas bagi pelanggar.

Selain itu, Saleh menyebutkan mengenai kompensasi yang tidak diatur secara rinci. Ia menilai kebijakan PSBB akan lebih berdampak terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonoomi.


Tenangkan Masyarakat, Jokowi Rencanakan Pengganti Libur Nasional dan Gratiskan Wisata

"Saya sudah membaca Peraturan Pemerintah, Kepres, dan juga Perppu yang baru ditandatangani oleh presiden. Di dalam ketiga payung hukum itu, sanksi dan kompensasi tidak diatur secara spesifik. Akibatnya, opsi PSBB dikhawatirkan hanya akan menjadi imbauan," kata Saleh, dikutip dari Tagar pada Kamis (2/4).

Wakil Ketua Fraksi PAN menilai sanksi dan kompensasi harus lebih ditegaskan lagi. Menurutnya, aturan yang baik seharusnya disertai dengan sanksi dan penghargaan.

"Semoga saja, setelah ini ada lagi aturan baru yang menegaskan soal sanksi dan kompensasi itu. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi warga masyarakat untuk tidak taat. Semua fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona," ujar Saleh.

Kapolsek Kembangan Dicopot, IPW: Maklumat Kapolri Itu Punya Wibawa

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×