logo


Kapolsek Kembangan Dicopot, IPW: Maklumat Kapolri Itu Punya Wibawa

Suami Rica Andriani dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kembangan lantaran menggelar acara resepsi ditengah wabah corona

2 April 2020 12:46 WIB

Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana dengan selebgram Rica Andriani
Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana dengan selebgram Rica Andriani Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Gelaran resepsi pernikahan Kompol Fahrul Sudiana dengan selebgram Rica Andriani di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan Jakarta Pusat pada Minggu (21/3) lalu sempat menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Pasalnya, momen sakral tersebut melibatkan banyak tamu yang tentunya menimbulkan kerumunan. Hal itu berbanding terbalik dengan pembubaran pesta perkawinan masyarakat oleh aparat demi memutus rantai penularan virus corona atau Covid-19.

Akibatnya, Kompol Fahrul harus rela dimutasi dan menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya. Sebab, ganjaran itu merupakan konsekuensi dari tindakan indisipliner yang ia lakukan dengan tetap menggelar resepsi pernikahannya.


Kasus Corona Terus Meningkat, Jokowi: Cuaca Juga Mempengaruhi Perkembangan Covid-19 Ini

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat yang berisi beberapa poin termasuk di dalamnya larangan membuat keramaian yang melibatkan massa. Maklumat tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 19 Maret 2020 lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memuji langkah cepat Polda Metro Jaya yang mencopot Kompol Fahrul dari jabatan Kapolsek Kembangan lantaran melanggar maklumat Kapolri.

Menurut Neta, hal itu mesti dilakukan agar tidak ada lagi anggota Polri yang mengabaikan perintah atasan.

"Langkah tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian kepada anggotanya yang mbalelo agar maklumat Kapolri itu punya wibawa dan tidak gampang dilecehkan, terutama oleh para polisi muda," kata Neta, dilansir dari Tagar, Kamis (2/4).

Kendati demikian, Neta mengingatkan agar penegakan hukum tersebut dapat diberlakukan secara adil di lingkup Polri. "Namun, dalam melakukan penegakan hukum di lingkungannya, elit Polri harus bersikap adil," lanjutnya.

Tenangkan Masyarakat, Jokowi Rencanakan Pengganti Libur Nasional dan Gratiskan Wisata

Halaman: 
Penulis : Iskandar