logo


Onno Pertanyakan Dasar Hukum Pemblokiran Situs Islam Radikal

Proses blokir situs sebetulnya merupakan proses penyadapan dan harus berdasar perintah pengadilan

31 Maret 2015 10:56 WIB

Pakar IT Onno W Purbo (Ist)
Pakar IT Onno W Purbo (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar IT Onno W.Purbo mempertanyakan dasar hukum pemblokiran terhadap 22 situs Islam yang dinilai radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Menurut Onno, tidak bisa Kemkominfo melakukan pemblokiran hanya dengan adanya permintaan dari BNPT.

"Proses blokir situs sebetulnya merupakan proses penyadapan, padahal di aturan yang ada, penyadapan harus berdasar perintah pengadilan. Blokir situs, dasarnya apa ya?," kata Onno melalui akun facebook pribadinya, Senin (30/3).

Pakar IT ini mewanti-wanti kepada Kemkominfo, Kalau pemerintah sampai salah melakukan blokir, ujung-ujungnya Kemkominfo akan dituduh melanggar Hak Azasi Manusia.


Bantah Din Syamsuddin Tokoh Radikal, JK: Anda Lebih Hebat dari Menlu, Keliling Dunia untuk Perdamaian Interreligius

Onno menyampaikan, Akses ke informasi merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilindungi dalam Deklarasi Human Right berdasarkan artikel ke 19 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontie."

Oleh sebab itu, Tidak bisa pemerintah memblokir situs-situs yang kontennya dianggap salah. "Yg bisa menentukan mana yg baik? haram? halal? porno? teroris? tanpa salah mungkin punya kemampuan seperti nabi?," terangnya.

 

 

Ogah Perbesar Kasus Pelaporan GAR-ITB, Din Syamsuddin: Puluhan Ribu Alumni Dukung Saya

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan