logo


Pelarangan Bus AKAP di Jakarta Tak Direstui, DPR ke Luhut: Analisa Ekonominya Kesampingkan Dulu

Irwan menilai analisis ekonomi terkait pelarangan bus tidak signifikan dengan kondisi social distancing saat ini

1 April 2020 19:30 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pembatalan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta demi menekan penularan virus corona (Covid-19) telah memicu pertanyaan dari sejumlah pihak.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan menjadi orang yang paling disorot terkait pembatalan tersebut. Seperti diketahui, ia kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta Luhut mengesampingkan analisa dampak ekonomi dalam melihat kebijakan pelarangan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari dan ke DKI Jakarta.


Mudik di Masa Corona, Luhut: Tanpa Sadar Sudah Membuat Kemungkinan Orang Lain Meninggal

Irwan menilai alasan Luhut menunggu kajian dampak ekonomi dalam pelarangan bus tak semestinya dilakukan di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

"Keselamatan rakyat lebih utama. Analisa ekonominya kesampingkan saja dulu, karena saya pikir enggak signifikan dengan kondisi social distancing saat ini," kata Irwan, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (1/4).

Politisi Partai Demokrat itu meminta agar Kemenhub segera menyetujui kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Sebab, lanjut dia, aktivitas bus AKAP merupakan salah satu tempat yang berpotensi memperluas penularan Covid-19.

"Saya minta Kemenhub untuk menghentikan operasional bus AKAP untuk sementara waktu ke depan," ujar Irwan.

Luhut Disebut 'The Real President', Ruhut Sindir Fadli Zon: Kenapa Sekarang Kaya Cacing Kepanasan

Halaman: 
Penulis : Iskandar