logo


Kritik Kebijakan Darurat Sipil, PKS Minta Jokowi Tak Pakai Istilah Baru

Sukamta menilai masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan langkah konkret untuk segera mencegah perluasan wabah dengan melakukan Karantina Wilayah

31 Maret 2020 19:15 WIB

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam Sukamta
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam Sukamta PKS.ID

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kondisi Tanah Air yang tengah dilanda wabah corona atau Covid-19 kian memprihatinkan. Dalam dua pekan terakhir, angka WNI positif corona terus bertambah. Tercatat per Selasa (31/3), ada 1.528 pasien positif corona, 132 orang meninggal dunia dan baru 81 orang yang sembuh.

Hal tersebut membuat pemerintah pusat mengambil tindakan demi memutus rantai penularan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memberikan arahan berupa pembatasan physical distancing skala besar yang akan dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif. Langkah itu disebut memerlukan kebijakan darurat sipil.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR Sukamta menilai masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan langkah konkret untuk segera mencegah perluasan wabah dengan melakukan Karantina Wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


731 WNI Jemaah Tablig Terjebak Lockdown di India

"Pak Presiden, yang sedang kita hadapi saat ini pandemi virus corona, menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan kondisi ini disebut sebagai Kedaruratan Kesehatan, bukan Darurat Sipil," kata Sukamta, dikutip dari Tagar pada Selasa (31/3).

Selain itu, ia juga meminta Jokowi agar tak memakai istilah baru dalam penanganan Covid-19. “Seperti pembatasan sosial berskala besar, termasuk istilah kebijakan darurat sipil. Saya tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di benak pak Presiden sampai bisa menyebut kata-kata tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS itu menyebut Pemerintah Pusat seharusnya dapat segera menerapkan karantina wilayah sesuai UU Kedaruratan Kesehatan.

"Langkah yang harus dilakukan di dalam UU tersebut juga sudah sangat jelas, bisa dilakukan Karantina Wilayah atau istilah populernya 'lockdown'. Jika masalahnya adalah perlu Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya, segera buat PP tersebut. Itu menjadi domain pemerintah, mestinya bisa secara cepat dilakukan," jelasnya.

Tak Dapat Restu dari Pusat, Rencana Lockdown Kota Depok Dibatalkan

Halaman: 
Penulis : Iskandar