logo


Said Didu: Pemberlakuan Darurat Sipil Adalah Melindungi Kekuasaan Penguasa

Said Didu menolak kebijakan darurat sipil

31 Maret 2020 16:30 WIB

Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu
Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo berencana mengambil kebijakan darurat sipil untuk menangani wabah virus corona (Covid-19). Rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Muhammad Said Didu.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu membandingkan adantara pemberlakuan karantina wilayah dan darurat sipil. Menurutnya, karantina wilayah artinya pemerintah melindungin dan membantu rakyat. Sedangkan darurat sipil justru melindungi kekuasaan penguasa tanpa wajib membantu rakyat.

"Penggunaan karantina wilayah adlh kebijakan pemerintah melindungi dan memberikan bantuan ke rakyat. Pemberlakukan darurat sipil adalah pilihan melindungi kekuasaan penguasa dg membatasi kebebasan rakyat tanpa kewajiban membantu rakyat. #TolakDaruratSipil," ujar Said Didu melalui akun Twitternya @msaid_didu, Selasa (31/3).


Cegah Kasus Impor COVID-19, Indonesia Tutup Pintu Kedatangan dan Transit bagi WNA

Anggota DPR Minta Harga BBM dan Listrik Diturunkan, Ini Tanggapan Said Didu

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata