logo


Bahas Omnibus Law di Masa Corona, Buruh Sebut DPR Tak Punya Empati

Kelompok buruh menyayangkan wacana DPR soal percepatan pembahasan RUU Omnibus Law di tengah wabah corona

31 Maret 2020 12:43 WIB

Aksi May Day 2018.
Aksi May Day 2018. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan terhadap usulan Fraksi Partai NasDem terkait percepatan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan di Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (30/3).

Presiden KSPI Said Iqbal menilai usulan tersebut memperjelas jika DPR RI tak memiliki rasa empati terhadap rakyat kecil. Iqbal mengatakan seharusnya anggota dewan mengutamakan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) daripada kepentingan kelompok.

"Tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan buruh yang menolak Omnibus Law yang hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan di tengah pandemi corona," kata Iqbal, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (31/3).


Darurat Sipil untuk Atasi Covid-19, PKS: Pendekatan Kekuasaan Semata

Selain itu, Iqbal juga mendesak DPR agar menghentikan pembahasan Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia sekaligus membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Omnibus Law dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia pasca corona seperti yang disebutkan NasDem.

"Omnibus law bukan solusi terhadap darurat PHK dan bukan solusi di saat menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi corona. Karena sudah jelas, omnibus law tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi Covid-19," jelasnya.

Mardani: Darurat Sipil Memudahkan Pemerintah Menyadap

Halaman: 
Penulis : Iskandar