logo


Mardani: Darurat Sipil Memudahkan Pemerintah Menyadap

Mardani menolak rencana Jokowi yang ingin menerapkan kebijakan darurat sipil untuk atasi Covid-19

31 Maret 2020 11:45 WIB

pkstv

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menolak rencana pemerintah yang akan menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19.

Dia menyebut darurat sipil akan membuat pemerintah tidak fokus, karena kewenangannya meluas dan berpotensi digunakan tidak terkontrol.

“Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa hingga hentikan arus informasi bahkan menangkap bukan atas dasar mlanggar social distancing. Kita tolak darurat sipil,” ujar Mardani di Jakarta, Selasa (31/3/2020).


Jokowi Berencana Ambil Kebijakan Darurat Sipil, Jansen: Tega Sekali Anda Pak!

Dalam hal ini, Mardani menilai pemerintah sangat blunder dalam memutuskan wacana darurat sipil tersebut.

Pemerintah, lanjut Mardani, seharusnya melakukan karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018. Pemerintah melakukan fokus paksa Social dan Physical Distancing dengan disiplin ketat, sambil menjaga masyarakat berpenghasil rendah terjamin pangan dan kesejahteraannya.

“Pak Jokowi mestinya melaksanakan Karantina Wilayah/ Lockdown. Bisa parsial di beberapa daerah. Tapi justru ingin terapkan Darurat Sipil yang meminta Otoritas Besar tanpa kewajiban menyediakan pangan dan kesehatan warga. Kita Tolak Darurat Sipil. Ayo kedepankan Karantina Wilayah (Lockdown),” tegasnya.

Darurat Sipil untuk Atasi Covid-19, PKS: Pendekatan Kekuasaan Semata

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Admin