logo


Darurat Sipil untuk Atasi Covid-19, PKS: Pendekatan Kekuasaan Semata

Jokowi berencana mengambil kebijakan darurat sipil dalam menghadapi pandemi corona

31 Maret 2020 11:22 WIB

Nasir Djamil.
Nasir Djamil. nasirdjamil.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPR RI, M. Nasir Djamil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melupakan keinginannya untuk menerapkan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Dia menilai darurat sipil sangat rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia, darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

"Terus terang saya bingung dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana ini menunjukkan cara berpikir bukan menggerakkan fungsi organisasi, melainkan pendekatan kekuasaan semata. Apa beliau tidak tahu risikonya," ujar Nasir Djamil di Jakarta, Senin malam (30/3/2020).


Luhut Tunda Kebijakan Anies Baswedan, Fadli Zon: Seperti 'The Real President' Ya?

Menurutnya yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menerapkan secara konsisten UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Dalam hal ini, Nasir juga menilai Pemerintah belum optimal dan maksimal dalam menerapkan kedua UU itu.

“Justru yang mendesak dilakukan adalah membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan kodal membuat upaya menanggulangi wabah virus corona berjalan parsial tanpa koordinasi yang terukur dan teratur. Jadi perlu Perpres untuk tugas dan fungsi kodal,” ujarnya.

Jokowi Berencana Ambil Kebijakan Darurat Sipil, Jansen: Tega Sekali Anda Pak!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Admin