logo


Ridwan Kamil Minta Izin Jokowi Terkait Karantina Parsial

"Kami izin untuk sampai kelurahan di level Gubernur (keputusannya), demi melokalisir penyebaran," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

30 Maret 2020 21:00 WIB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil indozone

BANDUNG, JITUNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar akan menetapkan status warga yang terlanjur mudik dalam daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Kami juga kepada mereka yang keburu mudik, kami berikan status ODP, wajib karantina pribadi 14 hari, dan kalau ketahuan wara-wiri, maka polisi akan melakukan tindakan dengan pasal hukum membahayakan keselamatan masyarakat, kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/20).

"Saya sudah wawancara banyak pemudik dan sudah saya ODP-kan. Rata-rata alasan sama, 'Pak Gub kami di Jakarta kehilangan pekerjaan tidak punya uang, lebih baik pulang, kecuali Pak Gub bisa menjamin di Jakarta kami ada pendapatan'," ucapnya.


Indonesia Tak Akan Terapkan Kebijakan Lockdown, Banyak Negara Lain yang Gagal

"Jadi yang miskin lama akan ditanggung oleh kartu yang Bapak (Presiden) keluarkan, tapi yang miskin baru gara-gara pandemi ini kami akan berikan Rp500 ribu, 1/3-nya cash, 2/3 pangan sembako," tambahnya.

Ridwan Kamil juga melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jabar telah melakukan tes masif kepada sekitar 20 ribu warga di 27 kabupaten/kota, untuk memantau daerah penyebaran COVID-19.

"Semakin banyak kita tes masif, kita akan mendapati peta konkret persebaran seperti apa. Empat persen (pasien positif) kemudian akan dilakukan PCR, dengan alat yang kami beli dengan APBD dari Korea (Selatan) senilai Rp4 miliar," katanya.

Ia juga meminta ijin untuk menetapkan kebijakan karantina wilayah parsial, yang diterapkan di lingkup RT/RW, hingga kecamatan.

"Kami izin untuk sampai kelurahan di level Gubernur (keputusannya), demi melokalisir penyebaran," ucapnya.

Nasib Tunanetra Indonesia di Tengah Wabah Virus Corona Covid-19

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia