logo


Presiden Jokowi Tegaskan Hanya Pemerintah Pusat yang Bisa Lockdown Suatu Wilayah

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar Jokowi

30 Maret 2020 16:30 WIB

Joko Widodo / Jokowi
Joko Widodo / Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hanya pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), dan bukan wewenang pemerintah daerah.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Laporan Gugus Tugas Covid-19 melalui siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

Jokowi juga meminta para menteri untuk memastikan pemerintah daerah untuk memiliki visi dan kebijakan yang sama dengan pemerintah pusat dalam menangani dampak covid-19 di Indonesia.


WFH PNS Diperpanjang, Tjahjo Kumolo: Tidak Ada Libur

"Saya harap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus memiliki visi yg sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," katanya.

Jokowi juga meminta jajarannya dapat segera menyiapkan kebijakan dan aturan terkait penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara jelas.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten, kota. Sehingga mereka bisa kerja," ucap Jokowi.

Soal Karantina Wilayah, Pengamat Minta Pemerintah Kaji Dampak Sosial Ekonomi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia