logo


Soal Karantina Wilayah, Pengamat Minta Pemerintah Kaji Dampak Sosial Ekonomi

"Yang pertama adalah ketersediaan bahan dasar seperti sembako, itu logistiknya memang harus tersedia," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah

30 Maret 2020 16:00 WIB

pinterest

JAKARTA, JITUNEWS,COM - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah, menyebut penerapan kebijakan lockdown di sebuah wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan anggaran dan logistik yang dibutuhkan masyarakat.

"Yang pertama adalah ketersediaan bahan dasar seperti sembako, itu logistiknya memang harus tersedia," ujarnya dikutip dari Antara pada Senin (30/3).

Ia menegaskan ketersediaan logistik bahan pangan merupakan salah satu hal krusial mengingat pada situasi seperti ini, masyarakat akan mudah panik sehingga dapat berpotensi melakukan panic buying.


NasDem Usul Gaji Anggota DPR Dipotong 50% untuk Atasi Wabah Corona

Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk mencegah hal tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menyediakan anggaran bagi masyarakat menengah kebawah yang akan sangat terdampak jika kebijakan lockdown diterapkan.

"Anggarannya cukup tidak? Itu masalahnya. Karena masalah yang paling krusial ini mereka yang berpenghasilan rendah," jelasnya.

Ia menilai kebijakan lockdown atau karantina wilayah bisa saja diterapkan asalkan pemerintah juga mempersiapkan resiko dari dampak secara sosial dan ekonomi.

"Jadi dampaknya itu dampak sosial ekonomi yang paling diutamakan. Disitu pemerintah daerah harus melihat sejauh mana dampak daripada karantina wilayah," tegasnya.

WFH PNS Diperpanjang, Tjahjo Kumolo: Tidak Ada Libur

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia