logo


Mahfud: Dipertimbangkan Juga 1 Kebijakan untuk Larangan Mudik

Situasi bencana corona ini dipertimbangkan larangan bepergian dan perkumpulan

27 Maret 2020 19:30 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD okezone

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk mudik. Namun di tengah pandemi virus corona (Covid-19) pemerintah tengah menyiapkan kebijakan larangan mudik.

"Menurut Undang-Undang Dasar, orang pulang dan pergi itu adalah hak konstitusional oleh sebab itu tidak bisa sembarang dilarang, tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyat lah yang menjadi hukum tertinggi. Sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung kepada wartawan, Jumat (27/3).

Ia menyebut secara infrastruktur sebenarnya Indonesia sudah memadai untuk dilaksanakan mudik lebaran. Namun, dalam situasi bencana seperti ini dipertimbangkan larangan bepergian dan perkumpulan.


Jokowi Diminta Tunjuk Prabowo Jadi Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

"Secara infrastruktur kita sudah siap mudik yang terakhir berjalan lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis 45 persen dari tahun ke tahun sebelumnya karena kita sudah punya infrastruktur," tuturnya.

"Tetapi sekarang kita dalam situasi bencana sehingga sedang dipertimbangkan juga satu kebijakan untuk larangan mudik menjelang lebaran, kemudian larangan piknik, kemudian larangan berkumpul-kumpul misalnya untuk pembagian zakat," sambungnya.

Bicara Pandemi Corona, Lieus Usul Pemerintah Buka Rekening Khusus untuk Tampung Donasi

Halaman: 
Penulis : Admin