logo


Wabah Covid-19, Dirjen Pajak Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Lapor SPT Tahunan

"WP ....berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada 30 April 2020," kata Hestu Yoga Saksama

27 Maret 2020 16:15 WIB

Ilustrasi pajak.
Ilustrasi pajak. net

SOLO, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Pajak akan menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019, dan pemabayaran juga dapat dilakukan hingga 30 April 2020.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

"WP orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada 30 April 2020," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dikutip dari Jawa Pos Radar Solo, Jumat (27/3).


Dirjen Perhubungan Darat: Kalau Tidak Mudik, Mungkin Akan Diberi Reward

Hestu juga menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki tenggat waktu pengajuan pada 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan kelonggaran batas waktu hingga 31 Mei 2020.

"Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua," jelasnya.

Beberapa Alat Rumah Tangga ini Diklaim Bisa Hambat Sinyal Wifi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia