logo


Pembebasan Lahan Jadi Ganjalan Pembangkit Listrik

Masih terdapat 209 lokasi yang belum dibebaskan untuk merealisasikan program tersebut

31 Maret 2015 09:50 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA  JITUNEWS.COM - Proyek pembangunan pembangkit listrik nasional yang berkapasitas sebesar 35.000 Megawatt (MW) masih belum dapat terealisasikan, hal itu disebabkan adanya kendala dalam pembebasan lahan, sedangkan proyek ini diproyeksi akan selesai tahun 2019 nanti.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat 209 lokasi yang belum dibebaskan untuk merealisasikan program yang ditargetkan kelar pada 2019 tersebut. "Dari 35 ribu MW, 12 ribu MW diantaranya sudah siap lahan di 155 lokasi. PR (pekerjaan rumah) masih banyak di 209 lokasi yang jumlahnya menjadi 22 ribu MW," ungkap Sudirman kepada wartawan, Jakarta.

Selain itu, ada masalah lainnya yang juga menjadi kendala terkait pada komposisi bauran energi. Sudirman menargetkan, komoditas batubara akan menjadi sumber energi utama yang digunakan dalam program tersebut nantinya. Agar dapat merealisasikan proyek tersebut, Sudirman mengatakan, pihaknya pun akan melaksanakan sejumlah dialog intensif antara pemerintah dengan pelaku usaha batubara.


PLN Akan Gratiskan Listrik bagi Pelanggan Bisnis Kecil dan Industri Kecil Selama 6 Bulan

"Pemerintah juga akan memfasilitasi keseimbangan antara energi primer dengan energi sekunder karena Kementerian ESDM sebagai pengambil kebijakan antara batubara, minyak, energi baru dan terbarukan. Maka dari itu kami akan mendorong pembangkit listrik mulut tambang," tuturnya.

Selain kedua masalah di atas, masih ada masalah-masalah lain seperti letak geografis indonesia yang terdiri dari kepulauan, masalah perizinan yang panjang, penunjukan Independece Power Producer (IPP) yang memerlukan waktu lama, serta masalah-masalah hukum lain masih menjadi kendala pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian ESDM telah menciptakan Peraturan Menteri no.3 Tahun 2015.

"Merespon masalah-masalah itu kemudian pemerintah pun memiliki kebijakan, permen ESDM no 3 tahun 2015 misalnya tentang pembelian lahan itu tidak menggunakan UU no 2. tahun 2012 dan menyatakan apabila tanah itu diperuntukan untuk kepentingan publik maka pemerintah harus turun tangan. Harus menata dengan baik," tutup Sudirman.

PLN Pastikan Pasokan Listrik Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H Aman

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Deni Muhtarudin