logo


Komisi V DPR Desak Pemerintah Segera Eksekusi Program Padat Karya Tunai, Alasannya?

“Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat CoVID-19,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Irwan

26 Maret 2020 12:15 WIB

Padat Karya
Padat Karya rilis PUPR

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mendorong pemerintah untuk segera mengeksekusi Program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (cash for work) tahun 2020 ditengah ancaman ekonomi dan pandemi wabah virus corona (COVID-19).

Menurutnya percepatan program padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19 atau virus corona yang terjadi sekarang.

“Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat CoVID-19,” ujar Irwan di Jakarta, Kamis (26/3/2020).


Dianggap Anak Bontot oleh Ibunda Jokowi, Yusuf Mansur: Saya Suka Dikasih Duit

Dalam hal ini, Irwan mencontohkan Kementerian PUPR di tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini.

Dimana anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

“Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya,” tuturnya.

Irwan menyebut bahwa program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini,” pungkasnya.

 

Pangdam Jaya: Skenario Terburuk adalah Bisa Mencapai 6.000 Sampai 8.000 Orang Positif (Covid-19)

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia