logo


Enggan Terapkan Lockdown, Jokowi Berpotensi Langgar Konstitusi

Politisi PKS menyoroti Presiden yang tidak menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan

25 Maret 2020 04:15 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari meyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown di tengah mewabahnya virus corona. Menurutnya, Jokowi berpotensi melanggar konstitusi karena tidak menjalankan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Jika UU (Kekarantinaan Kesehatan) tidak dijalankan, maka Presiden bisa berpotensi melanggar konstitusi," kata Fathul dalam keterangan persnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (24/3/2020).

Menurutnya aturan lockdown sudah tertuang dalam Pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi, 'Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.'


Soroti Kritikus Pemerintah soal Penanganan Covid-19, Ruhut Sitompul: Hanya Barisan Sakit Hati

Atas dasar UU tersebut, menurutnya pemerintah sudah bisa menerapkan lockdown di tengah pandemi global virus corona.

"Maka sudah jelas bahwa penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia dengan menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan," pungkasnya.

Orang Meninggal Akibat Corona, PBNU: Mereka Meraih Kedudukan Syahadah

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati