logo


Kemendag Perbesar Keran Impor, Komisi IV DPR: Bisa Mengancam Importir Lokal dan Petani

“Kita sedang menghadapi situasi yang perlu perhatian lebih. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedang merosot. Mendag jangan produksi kebijakan ugal-ugalan yang bisa mengancam importir lokal dan petani secara khusus,” kata Hasan Aminuddin

19 Maret 2020 20:30 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin kebijakan Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan memperbesar keran impor gula, bawang putih dan bawang bombay.

Menurutnya kebijakan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto itu cenderung ugal-ugalan dan dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir lokal yang patuh terhadap syarat yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebut kebijakan demikian akan menggerogoti devisa negara serta dalam masa depan akan merusak upaya swasembada bawang putih Indonesia.


DPR Minta Kapolri Evaluasi Polda Sultra Terkait Misinformasi Kedatangan 49 TKA Asal China

“Semangat di Nawa Cita itu salah satunya membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu mutlak harus dipenuhi oleh importir siapa pun dia,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2017, pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembada melalui penyiapan 1.900 Ha lahan tanam bawang putih. Kemudian pada 2019 sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu Ha lahan.

Sedangkan pada tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu Ha yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu Ha. Kementerian Pertanian sendiri mengakui telah menghitung ada 600 ribu hektar lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.

“Membebaskan impor bawang putih ini melanggar UU Hortikultura Tahun 2010. Kita sudah punya kerangka perencanaan swasembada yang harusnya didukung. Import boleh tetapi harus patuh pada syarat. Bukan membiarkan importir tertentu bebas impor tanpa memenuhi syarat dengan dalih stabilisasi harga,” katanya.

Dalam hal ini, dia mengatakan kebijakan membebaskan impor bawang putih yang diteken Kementerian Perdagangan patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier.

Bahkan menurutnya kebijakan pembebasan impor membuka kemungkinan hal ini diarahkan pada monopoli dan kartel perdagangan.

“Kita sedang menghadapi situasi yang perlu perhatian lebih. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedang merosot. Mendag jangan produksi kebijakan ugal-ugalan yang bisa mengancam importir lokal dan petani secara khusus,” tegasnya.

Komisi III DPR Kritik Keras Luhut yang Anggap 49 TKA Asal China Tak Bermasalah Ijin Kerja

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia