logo


Jaga Psikologi Pasar, Pemerintah Diminta Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan

Berbagai kebutuhan pokok pangan dan makanan olahan harus dalam kondisi mencukupi

18 Maret 2020 14:12 WIB

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang.
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang. beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ditengah kepanikan menghadapi epidemi virus corona yang mengancam kelangsungan roda perekonomian, pemerintah diminta untuk tidak lengah dalam mempersiapkan kebutuhan pokok pangan menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2020.

"Secara khusus di provinsi DKI Jakarta dimana pasokan pangan hampir 98% di-supply dari luar Jakarta baik lokal maupun impor. Dalam situasi seperti ini pemerintah pusat harus memberikan kebijakan khusus akan kebutuhan pokok pangan di Jakarta dan sekitarnya menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2020," ujar Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Mengingat Bulan Ramadan tinggal 1,5 bulan lagi, berbagai kebutuhan pokok pangan dan makanan olahan harus dalam kondisi mencukupi dan siap men-supply pasar. Ia berharap 10 hari sebelum memasuki Bulan Ramadan semua bahan pkok sudah tersedia di gudang dan setiap saat siap di-supply kebutuhan pasar.


Mentan Syahrul Operasi Pasar Bawang Putih dan Cabai di Solo

"Hal ini menjaga psikologi pasar bahwa stok berlimpah sehingga tidak menimbulkan gejolak harga dan mengantisipasi oknum yang ingin menimbun untuk mencari keuntungan berlebihan," sebutnya.

"Dari data yang diberikan oleh Bulog dan PT. Tjpinang Food Station bahwa khusus beras stok di Jakarta aman karena saat ini tersedia 323 ribu ton, artinya kalau beras tidak perlu dikawatirkan," lanjut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta ini.

Menurutnya, kebutuhan pokok di Bulan Ramadan dan Idul Fitri akan meningkat 200% hingga 300%, ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Sarman mengatakan bahwa apabila komoditi pokok pangan tidak dapat dipasok lokal maka jalan satu-satunya adalah impor.

"Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Perdanganan harus segera duduk bersama menyamakan angka untuk selanjutnya membuat kebijakan. Jika harus impor maka segera memberikan izin agar komoditi tersebut sampai di Tanah Air tepat waktu. Jangan sampai harga bergejolak baru ada kebijakan impor sudah sangat terlambat dan untuk memulihkan psikologi pasar butuh waktu dan biasanya masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut," ujarnya.

Agar Distribusi Pupuk Lancar, Kementan Ingatkan Pemda Segera Percepat Realisasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata