logo


Soal Pelarangan Kapal di Natuna, Mahfud: Mungkin Dulu Kebijakan yang Dibuat Bu Susi Bagus

Mahfud menilai kebijakan yang diterapkan di era Susi Pudjiastuti belum tentu relevan di masa sekarang

13 Maret 2020 08:48 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan adanya evaluasi terhadap kebijakan era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014-2019) soal pelarangan kapal-kapal tertentu di perairan Natuna. Menurutnya, kebijakan tersebut belum tentu relevan jika diterapkan di masa sekarang.

"Sekarang sedang di-review semua. Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (11/3).

"Tetapi kan hukum dan peraturan itu selalu mengikuti perkembangan situasi sosial politik dan ekonomi. Mungkin ada beberapa hal kecil perlu di-review dan sekarang itu sudah mulai dilakukan," tambahnya.


Anies Tunda Formula E karena Corona, Mahfud: Saya Merasa Jakarta Aman Saja

Seperti diketahui, Pemerintah sebelumnya ingin mengirimkan kapal-kapal nelayan ke Laut Natuna Utara untuk menghentikan nelayan asing beroperasi di wilayah tersebut. Akan tetapi, sejumlah aturan lama masih menjadi penghalang.

Susi Pudjiastuti pernah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 dan Nomor/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 dan Nomor/Permen-KP/2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kapal Eks Asing dan Palarangan Transhipment.

Peraturan tersebut bukan melarang nelayan Indonesia melaut di Natuna, melainkan membatasi ukuran kapal tangkap yakni 150 Gross Tonnage (GT), dan kapal angkut 200 GT. Alasannya, pemerintah ingin memberi kesempatan nelayan kecil untuk bersaing.

Mahfud MD Sebut Penundaan Formula E Karena Rugi, PKS: Ini Malah Bikin Gaduh

Halaman: 
Penulis : Iskandar