logo


Pemerintah Diminta Tidak Gengsi Tarik Draft RUU Cipta Kerja

Puskapkum menyebut pemerintah tidak akan kehilangan muka jika menarik draft RUU Cipta Kerja

6 Maret 2020 15:37 WIB

Peneliti Puskapkum, Ferdian Andi
Peneliti Puskapkum, Ferdian Andi Jitu

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi menilai polemik yang ditimbulkan dari RUU Cipta Kerja harus direspons secara baik dan bijak oleh pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi RUU Cipta Kerja ini.

Menurutnya sejumlah persoalan substansial, yang belakangan pemerintah menyebut typo atau salah ketik, semestinya segera diperbaiki, pasalnya RUU Cipta Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi.

“Satu bulan sejak penyerahan draft RUU Cipta Kerja dari pemerintah ke DPR telah memunculkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat baik kalangan akademisi dan sejumlah stakeholder,” kata Ferdian di Jakarta, Jumat (6/3/2020).


Soal Pemda Ikut Pemerintah Pusat Pencitraan, Ini Kata Istana

“Semestinya respons dan reaksi dari publik ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah sebagai inisiator RUU Cipta Kerja ini,” imbuhnya.

Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan secara substansial RUU Cipta Kerja ini agar tidak keluar dari koridor reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan bersama-sama pada 21 tahun silam.

Dia menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja justru harus menguatkan bangunan reformasi dan demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut Ferdian, pemerintah sebaiknya segera melakukan penarikan RUU Cipta Kerja dari DPR untuk perbaikan materi yang krusial dan yang dinilai menabrak sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam bernegara.

Dia mengatakan pemerintah tak perlu gengsi untuk menarik draft RUU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah juga tidak akan kehilangan muka jika menarik draft RUU Cipta Kerja ini.

Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Bakal Mogok Nasional

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata