logo


Tolak Ahok Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru, Muhajid 212: Pribadi yang Rawan

Mujahid menolak pemindahan ibu kota dan menolak Ahok menjadi pemimpin ibu kota yang baru

5 Maret 2020 15:18 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Korlabi Damai Hari Lubis yang mengatasnamakan Mujahid 212 menyebut bahwa pemindahan ibu kota yang baru memerlukan biaya yang besar.

"Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China, Tiongkok. Selain pinjaman kepada investor China asing dan aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI," kata Damai kepada wartawan, Kamis (5/3).

"Selain itu, dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah (seminar-seminar) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah," lanjutnya.


Soal Pemimpin Ibu Kota Baru RI, Luhut: Presiden Sudah Menunjuk

Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan salah satu kandidat pimpinan ibu kota baru. Damai mengatakan bahwa pihaknya menolak jika Ahok menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).

Beberkan Daftar Nama Kandidat Pemimpin Ibu Kota Baru, Jokowi Sebut Nama Ahok

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex