logo


Tak Semua Pemerintah Daerah Setuju dengan Kebijakan Bebas Pajak Hotel dan Restoran

Kebijakan pemerintah pusat untuk membebaskan pemungutan pajak terhadap hotel dan restoran dinilai berpengaruh terhadap pendapatan daerah

29 Februari 2020 12:30 WIB

Kemenpar

DENPASAR, JITUNEWS.COM - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menilai kebijakan pemerintah untuk membebasan pajak hotel dan restoran selama enam bulan ke depan akan berpengaruh pada rencana pembangunan daerah.

"Kebijakan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi semata. Kita harus melihat secara keseluruhan, apakah ini yang paling efektif kita laksanakan atau ada hal-hal lain yang bisa kita laksanakan," tutur pria yang akrab disapa Cok Ace ini pada Kamis (28/2).

Untuk itu, Pemprov Bali berencana untuk menggelar rapat pada Senin (1/4) pekan depan untuk membahas kebijakan pemerintah pusat tersebut.


Pemerintah Bebaskan Pungutan Pajak bagi Hotel dan Restoran

"Hari Senin Pak Gubernur akan mengadakan rapat dengan seluruh bupati untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut," tuturnya.

Rapat tersebut juga akan membahas mengenai sikap Pemerintah Kabupaten Badung yang menolak kebijakan penghentian pemungutan pajak terhadap hotel dan restoran itu.

Cok Ace mengatakan bahwa pemprov Bali masih memikirkan opsi lain jika instruksi pemerintah pusat tentang pembebasan pajak itu merugikan pendapatan daerah.

"(Kebijakan) ini juga memerlukan petunjuk, bagaimana pelaksanaannya di lapangan," kata Cok Ace.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menganggarkan dana sebesar Rp 3,3 triliun kepada 10 destinasi di 33 kabupaten/kota supaya pemerintah setempat tak perlu memungut pajak hotel dan restoran selama enam bulan.

Terkait Pemberian Stimulus Sektor Pariwisata, Luhut: Negara Lain Juga Kasih Insentif

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia