logo


Kritik Omnibus Law, Fadli Zon: Mengandung Banyak Sekali Cacat Serius

Salah satu kecacatan yang dimaksud adalah ditemukannya Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah isi Undang-Undang

28 Februari 2020 07:36 WIB

otoritasnews

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon turut mengkritik RUU Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah. Menurutnya, wacana perundangan itu memiliki banyak kecacatan, salah satunya aturan yang membolehkan pemerintah dapat merombak isi UU.

“Draf omnibus law memang mengandung banyak sekali cacat serius. Apalagi dengan ditemukannya Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah isi Undang-Undang,” ujar Fadli Zon melalui Twitternya, Kamis (27/2).

Dalam pasal yang disebutkan, lanjut Fadli, dinilai berseberangan dengan logika hukum maupun undang-undang. Sebab, Peraturan Pemerintah semestinya di bawah tingkat UU.


Usul Partai Politik Islam Tunggal, Din Syamsuddin: Sebagai Kendaraan Politik Tokoh Islam

“Pasal tersebut sangat jelas bertentangan dengan logika hukum dan perundang-undangan. Secara hirarkis, posisi PP adalah di bawah UU, sehingga seharusnya PP tunduk kepada UU, bukan justru mengubah ketentuan yg ada dalam UU,” sambungnya.

Fadli menyebut keberadaan pasal 170 bukan sebatas ketidaksengajaan. Ia menilai pasal itu merupakan salah satu wujud kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah dalam menyusun draf UU tersebut.

“Kita tak boleh menganggap keberadaan pasal tersebut hanya sebuah bentuk salah ketik, atau ketidaksengajaan, melainkan harus dilihat sebagai sebuah kesalahan fatal yang telah merusak kredibilitas draf Omnibus Law yang telah diajukan Pemerintah secara keseluruhan,” jelas Fadli.

“Kesalahan fatal tersebut menunjukkan adanya proses yang cacat, atau tendensi bermasalah dari penyusunan draf tersebut, sehingga butuh ditarik kembali dan diperbaiki,” tukasnya.

Saudi Hentikan Umroh Karena Khawatir Virus Corona, Menlu: Indonesia Itu kan Belum Kena

Halaman: 
Penulis : Iskandar