logo


YLBHI Desak MA Cabut Larangan Aturan Merekam saat Persidangan

Aturan tersebut dinilai menguntungkan mafia peradilan di Indonesia

27 Februari 2020 13:00 WIB

Ketua YLBHI Asfinawati
Ketua YLBHI Asfinawati istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai larangan mengambil foto, rekaman suara dan video persidangan tanpa seizin ketua pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung akan memperparah mafia hukum di Indonesia.

"Menanggapi aturan ini, YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan," kata Ketua YLBHI Asfinawati dikuti dari CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Ia menyebut isi surat edaran itu bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam mendapatkan informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.


Ternyata Ini Alasan MA Larang Ambil Foto dan Rekam Persidangan

Terlebih, dalam surat edaran yang diterbitkan MA tersebut, terdapat sebuah ancaman pidana bagi pihak yang tak mengindahkan ketua pengadilan.

"Ancaman pidana yang ada dalam surat edaran tersebut sudah terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam surat edaran ini," ucap Asfin.

Ia menambahkan bahwa mengambil foto, merekam atau meliput proses persidangan tanpa izin merupakan ranah hukum administrasi. Menurut Asfin, kegiatan jurnalistik tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

"Ketua Pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu," kata dia.

"Dalam pengalaman LBH juga sering ditemukan bahkan hakim menghalang-halangi liputan media dan juga dokumentasi oleh Tim Penasihat Hukum," imbuhnya.

Asfin mengungkapkan rekaman, baik audio atau video, juga dapat mengawasi perilaku hakim dan pihak berperkara dalam bersidang. Mereka akan berpikir dua kali saat akan melakukan tindakan yang tidak baik dalam persidangan.

"Tetapi praktik-praktik minta uang serta layanan yang belum teratur masih ditemui di mana-mana. Pengadilan lambat merespons permintaan pihak-pihak yang berperkara," ungkapnya.

Oleh karena itu, YLBHI mendesak agar surat edaran tersebut agar segera dicabut.

"Kami menyatakan meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan," pungkasnya.

20.275 Perkara Berhasil Diputuskan, Jokowi Puji Kinerja MA: Semakin Cepat dan Transparan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex