logo


Pemerintah Bebaskan Pungutan Pajak bagi Hotel dan Restoran

Hal tersebut untuk mengatasi lesunya sektor pariwisata akibat mewabahnya virus corona

27 Februari 2020 11:00 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Kemenkeu

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas pajak bagi hotel dan restoran di 10 daerah tujuan wisata di Indonesia. Kebijakan bebas pajak ini berlaku selama enam bulan, sebagai langkah antisipasi dampak buruk virus Corona bagi sektor pariwisata dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 443,39 miliar kepada pihak maskapai penerbangan untuk memotong harga tiket pesawat sebesar 30% bagi wisatawan domestik.

“Sementara untuk di dalam negeri, kami akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka identifikasi airlines ke sepuluh destinasi dan traffic-nya berapa, kemudian akan dihitung subsidi yang dibutuhkan dengan diskon 30 persen,” kata Sri Mulyani, Selasa (25/2).


Jokowi Bayar Rp 72 M untuk Influencer, Fadli Zon: Ini Seperti Salah Mendiagnosa

Mengenai pembebasan pajak hotel dan restoran di daerah, Sri Mulyani mengatakan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang ditujukan dalam enam bulan ke depan dan kompensasi sebesar Rp3,3 triliun kepada 10 destinasi di 33 kabupaten/kota supaya pemerintah setempat tak perlu memungut pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Mekanisme ini diatur untuk masing-masing pemerintah daerah tersebut.

Tak Akan Gunakan Influencer BTS, Wishnutama: Kita Tidak Mampu Bayar

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia