logo


Jokowi Minta BIN Sosialisasikan Omnibus Law kepada Masyarakat, Ini Kata Pengamat

Pakar Geostrategi Ian Montratama menilai hal tersebut tidak masalah untuk dilakukan oleh seorang Presiden

27 Februari 2020 10:00 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri, Kepala BIN, dan Jaksa Agung serta semua kementerian terkait untuk berkomunikasi dengan semua pihak yang tidak setuju diterbitkannya RUU Omnibus Law.

"Yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan sehingga berjalan paralel antara nanti pengajuan di DPR dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi-organisasi yang ada," ungkap Presiden dalam rapat kabinet terbatas (Ratas) dikutip dari Antara, Kamis (27/2).

Permintaan Jokowi tersebut mendapat kritikan dari Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule. Ia menilai Jokowi menggunakan Badan Intelijen Negara untuk meredam aksi penolakan masyarakat.


Omnibus Law Dinilai Sudah Tepat Namun Perlu Perbaikan

Sementara itu, Pakar Geostrategi Ian Montratama menyebut penilaian Ketua DPP Partai Gerindra tersebut kurang elok. Menurutnya, Presiden mempunyai hak untuk meminta BIN untuk mensosialisasi dan memberi pemahaman terkait dampak positif dari diterbitkannya Omnibus Law kepada publik.

"Itu adalah hak Presiden untuk memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan, termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang Omnibus Law," ujarnya.

"Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya," ujarnya.

Jadi Solusi Perekonomian, ISED Harap Omnibus Law Berumur Panjang

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia