logo


Soal Banjir, Ketua MPR: Pemprov DKI Jakarta Harus Menyetop Pemberian Izin

Bamsoet menyebut APBD seharusnya bisa digunakan untuk membuar program menanggulangi banjir

26 Februari 2020 14:30 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya karena hujan ekstrem tapi juga kelalaian warga dalam menjaga lingkungan.

Bamsoet meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berhenti memberikan izin pembangunan mal dan hunian yang menyalahi aturan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetop pemberian izin pembangunan mal maupun hunian yang menyalahi aturan tata ruang dan tata wilayah. Di Indonesia ini ada begitu banyak anak bangsa yang ahli dalam manajemen pembangunan kota, seharusnya bisa dimanfaatkan. Pembangunan yang dilakukan haruslah bersahabat dengan alam, bukan justru merusak," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/2).


Warga Harus Siaga! Dini Hari, Wilayah DKI Jakarta akan Diguyur Hujan Lebat

Bamsoet menyebut Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) mencapai Rp 87,95 triliun bisa membuat berbagai program kerja untuk menanggulangi banjir.

"Kejadian banjir berulang kali yang dialami DKI Jakarta menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya agar tak sembarangan menjalankan pembangunan, tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan," jelasnya.

"Serta bijak menggunakan APBD bukan untuk memperkaya pribadi maupun golongan, melainkan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang sejahtera lahir batin, terbebas dari ketakutan dan kesengsaraan adalah amanah yang diemban setiap pemimpin," pungkas Bamsoet.

Menteri PUPR Sebut Perlu Rp 4 Triliun untuk Atasi Banjir di Wilayah Bekasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex