logo


Status Indonesia Jadi Negara Berkembang Dicabut, Begini Respon Adjeng

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk.

24 Februari 2020 21:46 WIB

Ketua Ikatan Alumni Lemhannas PPRA ke-41, Adjeng Ratna Suminar
Ketua Ikatan Alumni Lemhannas PPRA ke-41, Adjeng Ratna Suminar Dok. Jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR) baru-baru ini mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Itu artinya Indonesia tak lagi berhak atas perlakuan spesial dari AS dalam hal perdagangan antar kedua negara.

Pencabutan status Indonesia dari daftar negara berkembang dituding lantaran banyak negara yang mengaku masih berkembang, sehingga dapat untung dari aturan dagang AS. Yang paling kentara adalah ekspor barang dari Indonesia ke Amerika selalu diberikan insentif potongan bea masuk selama Indonesia masuk ke dalam list negara berkembang.

Menurut mantan Anggota DPR RI, Adjeng Ratna Suminar, keputusan Amerika ini bakal berdampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri. Pelaku ekspor Indonesia yang tadinya mendapat insentif dari Amerika kini harus mengelurkan ongkos yang lebih mahal untuk membayar bea masuk.


Tegas! Adjeng Minta Manajemen Garuda Diperbaiki

Adjeng kemudian mempertanyakan keputusan Amerika itu, padahal di Indonesia sendiri saat ini masih fokus untuk perang terhadap kemiskinan.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Itu juga dengan standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia adalah Rp 425.250 per kapita per bulan atau Rp 14.175 setiap harinya," ujar Adjeng kepada Jitunews.com, Senin (24/2).

Lanjut Adjeng yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Lemhanas PPRA ke -41 ini menjelaskan, dari data BPS menunjukkan tiga provinsi di Pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibanding provinsi lainnya. Tiga pronvisi tersebut antara lain Jawa Timur dengan 4,11 juta jiwa penduduk miskin, Jawa Tengah dengan 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat dengan 3,4 juta jiwa.

Oleh sebabnya Adjeng bingung mengapa Amerika sampai mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang.

"Kita percayakan saja kepada pemerintah akan bisa mengatasi persoalan ini," imbuh Adjeng.

Meski begitu, Adjeng berharap agar Indonesia benar-benar menjadi negara maju, masyarakatnya makmur sejahtera. Pasalnya, sejak dari zaman dahulu Indonesia hanya dibilang sebagi negara berkembang saja.

Dukung Jokowi, Adjeng Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan