logo


Omnibus Law Jadi Kontroversi, Pengamat Sebut Banyak Menteri Tak Paham Visi Jokowi

Praktisi Hukum Ade Irfan menilai banyak menteri yang tidak paham visi Jokowi di Omnibus Law

23 Februari 2020 06:00 WIB

dok sekretariat Presiden

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Praktisi Hukum, Ade Irfan Pulungan menilai para menteri tidak paham dengan visi Presiden Jokowi dalam Omnibus Law. Penjelasan para menteri dam staf presiden seolah bertentangan dengan visi Jokowi.

"Pemahaman yang salah dari aparatur pemerintahan itu tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi terhadap Omnibus Law," ujar Ade dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya kesalahan ketik pada Pasal 170 RUU Cipta Kerja adalah kesalahan fatal yang bertentangan dengan doktrin hukum dan sistem hierarki hukum di Indonesia.


Soal Penanganan Korupsi, FPI Anggap Era SBY Lebih Baik Ketimbang Jokowi

Pasal 170 tersebut menjadi kontroversi di masyarakat karena mencantumkan aturan peraturan pemerintah (PP) bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Menurut Ade Omnibus Law tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun tidak tersampaikan dengan baik oleh aparatur negara. Ia pun meminta Kementerian Koordinator Perekonomian dan Satgas Omnibus Law segera dievaluasi kinerjanya.

"Harus segera dievaluasi oleh Presiden Jokowi," pungkasnya.

Kritik Muhadjir Soal Fatwa Nikah, Demokrat: Itu Bentuk Keputusasaan Jokowi

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati