logo


Soal Sistem Kontrak Pekerja di Omnibus Law, Begini Penjelasan Istana

Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menilai penerapan sistem kontrak sebagaimana tercantum di RUU Ciptaker dapat memberi proteksi tambahan bagi pekerja

22 Februari 2020 07:27 WIB

Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta, Selasa (19/9).
Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta, Selasa (19/9). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono tak sepakat dengan pendapat yang menyebutkan penerapan sistem kerja kontrak dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker dapat merugikan pekerja.

Dini mengklaim pemerintah justru memberikan kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak. Ia menyebut jika banyak perusahaan yang mencurangi pekerja dengan terus memperpanjang kontrak. Padahal sesuai UU Ketenagakerjaan, perusahaan dibatasi dua tahun.

"Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," ujar Dini di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2).


Dilantik Jadi Ketum, Suharno Ingin PKWS Berkontribusi Membangun Karanganyar

Karenanya, lanjut dia, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak pekerja melalui draf RUU Ciptaker. Meskipun begitu, pekerja berhak menerima kompensasi sebagai bentuk perlindungan tambahan dari pemerintah.

"Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh (kami buat) waktunya enggak terbatas. Cuma diberi proteksi tambahan," jelas Dini.

Geger Ganti Salam Pancasila, Ini Kata BPIP

Halaman: 
Penulis : Iskandar