logo


Soal RUU Omnibus Law, Jokowi: Masyarakat Bisa Memberikan Masukan

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Undang-undang tak bisa dirubah dengan peraturan pemerintah

20 Februari 2020 13:15 WIB

dok sekretariat Presiden

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ketentuan di dalam undang-undang tidak mungkin bisa dirubah dengan peraturan pemerintah.

Hal tersebut Ia disampaikan sebagai respon terkait kesalahan pengetikan dalam Pasal 170 Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dimana pada pasal itu disebutkan peraturan pemerintah (PP) bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang.

"Ya tidak mungkin," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/2).


Minta Masukan Ulama Soal Omnibus Law, Puan: Jangan Sampai UU yang Dihasilkan Mencederai Masyarakat

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut juga mempersilakan masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam mengawasi jalannya pembahasan RUU Omnibus Law di parlemen. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah juga tidak akan menutup diri dari kritik dan masukan demi terciptanya peraturan perundangan yang terbaik bagi semua pihak.

"Sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Ini baru rancangan undang-undang. Asosiasi, serikat, masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Mungkin masih tiga bulan, empat bulan, lima bulan baru selesai. Kita ingin terbuka untuk menerima masukan-masukan, mendengar keinginan masyarakat. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan," tuturnya.

 

4 WNI Positif Virus Corona, Jokowi: Selalu Memantau

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia