logo


Minta KPI Awasi Youtube & Netflix Cs, Wapres: Bukan dalam Rangka Mengekang Kebebasan

Wapres Ma'ruf Amin meminta KPI tak hanya mengawasi media konvensional melainkan media baru pula

19 Februari 2020 21:00 WIB

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma\'ruf Amin.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengontrol dan menertibkan konten media baru digital seperti Netflix dan Youtube.

“Saya kira peran KPI ini penting sekali, karena memang diberi kewenangan (mengawasi), walaupun baru sampai ke televisi dan radio. Kalau bisa media baru,” kata Ma’ruf Amin saat menerima audiesi jajaran pimpinan KPI di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia juga meminta KPI untuk menindak tegas terhadap media-media yang menayangkan tayang yang tidak mendidik.


Sesalkan Susi Pudjiastuti Tak Hadiri Diskusi, KKP: Kalau Kita Bertemu Tadi Enak Juga

“Hal ini bukan dalam rangka mengekang kebebasan, tetapi untuk menjaga ketertiban,” tutur Ma’ruf.

Seperti diketahui, Ketua KPI Pusat Agung Suprio menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di dalamnya akan diimbuhi kewenangan KPI untuk mengawasi media digital.

“Pengaturan media baru sangat diperlukan karena menyangkut sejumlah hal selain hanya pengawasan juga finansial bagi negara melalui pajak. Rencananya di undang-undang 32 mau masuk yang direvisi sekarang. Draft dari DPR ada kata-kata penyiaran bukan hanya dari konvensional tetapi juga dari internet, sehingga Youtube, Netflix, sudah bisa masuk,” jelas Agung.

Duh! Defisit APBN Sudah Capai Rp 36,1 Triliun pada Awal Tahun Ini

Halaman: 
Penulis : Iskandar