logo


DPD Minta UU Sistem Olahraga Nasional Direvisi, Kenapa?

DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi

18 Februari 2020 17:45 WIB

Olahraga
Olahraga Dok.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi karena belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang diharapkan.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman mengatakan bahwa UU ini juga belum menciptakan partisipasi atau budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia.

"UU SKN ini belum membawa budaya olahraga bagi masyarakat kita. Padahal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga merupakan titik penting dalam pembangunan keolahragaan nasional dan pondasi untuk menguatkan prestasi olahraga," ujar Rakhman, Selasa (18/2).


Selain Berolahraga, Makanan dan Minuman Ini Bisa Bakar Kalori Lho

Rakhman menjelaskan bahwa faktanya berdasarkan data BPS tahun 2018 persentase penduduk Indonesia yang berolahraga hanya 35,7 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

"Demikian juga alokasi anggaran bagi pembangunan olahraga yang jumlahnya sangat kecil sehingga dianggap tidak sebanding dengan tuntutan untuk menghasilkan atlet berprestasi," kata dia.

Dia menambahkan bahwa olahraga di Indonesia telah menjadi bagian dan tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Menurutnya pembangunan di bidang olahraga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju. Oleh karena itu, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia.

"Pembinaan dan pengembangan olahraga harus ditempatkan dalam pengarusutamaan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada semua lini dan tingkatan," tuturnya.

Menurutnya berangkat dari hal tersebut, Komite III DPD RI pada tahun sidang 2020 ini berinisiasi menyusun RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan daerah tentunya dalam merumuskan kebijakan nasional DPD RI perlu untuk melakukan dialog dan diskusi kepada para pihak yang terlibat dalam aspek keolahragaan.

“Harapannya kami dapat mendengar, menyerap serta menghimpun masukan, pandangan dan aspirasi terkait dengan perumusan inisiasi penyusunan RUU ini," ujarnya.

Pastikan Venue Olahraga di Mimika Siap, Menko PMK Lari Keliling Lintasan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan
 
×
×