logo


Salah Ketik di RUU Omnibus Law, Dasco Ahmad: Nanti Kita Perbaiki

Salah ketik di Omnibus Law Pasal 17 RUU Cipta Kerja

18 Februari 2020 15:08 WIB

harian pijar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas usulan pemerintah Omnibus Law terdapat salah ketikan. Kesalahan itu terdapat pada Pasal 17 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan tersebut sebelum diserahkan dan dibahas bersama DPR.

“Dalam draf itu kan ada kesalahan ketikan, oleh karena itu, nanti kita kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki disini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR, pada saat itu lah nanti kita kasih kesempatan, pemerintah untuk me-review draf tersebut,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta,  Selasa (18/2/2020).


Tak Percaya Ada Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, KSPI Beberkan Tiga Alasan Ini

Dasco mengatakan, draft omnibus law cipta kerja itu sendiri sebenarnya masih akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR, sebelum dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan apakah pembahasannya dilakukan di komisi, baleg atau pansus.

"Nanti baru akan diteliti di situ. Kemudian sudah terjadi kesalahan yang telah diakui salah pengetikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

“Kan kita baru berapa hari ini terima, sementara  bahan itu juga masih baru akan kita rapimkan. Kita tadinya kan kalau sudah rapim terus di Bamus, kemudian kita putuskan apakah di komisi pansus atau di baleg,” jelas Dasco.

“Nah itu kan harapannya tadikan akan diteliti disitu, itu belum sampe diteliti disitu kemudian sudah terjadi kesalahan yang kemudian diakui kesalahan ketikan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Dasco meminta kepada semua pihak khususnya masyarakat untuk bersama-sama mengamati proses-proses dalam pembahasan RUU Omnibus Law.

“Sehingga menurut saya, mari kita sama-sama nanti mengamati dalam proses proses pembahasan supaya kemudian hal-hal yang sekiranya menimbulkan kontroversial dan ada pelanggaran supaya tidak terjadi,” pungkasnya.

RUU Omnibus Law Salah Ketik, Demokrat: Lucu

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Trisna Susilowati