logo


RUU Omnibus Law Salah Ketik, Demokrat: Lucu

Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan menanggapi adanya salah ketik dalam penyusunan RUU Omnibus Law

18 Februari 2020 14:46 WIB

Syarifuddin Hasan
Syarifuddin Hasan breaking news

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan mengaku terheran-heran mengetahui adanya salah ketik dalam RUU prioritas usulan pemerintah Omnibus Law. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang.

"Ternyata ada bantahan Menkopolhukam dan Menkumham bahwa itu salah ketik katanya. Ya masa sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik," ujar Syarief.

Ia mengatakan bahwa peraturan pemerintah tidak bisa membatalkan undang-undang. Ia mengingatkan pemerintah tidak menghapus tugas dan tanggung jawab DPR.


Soal SBY Melipir Karena Takut Masuk Kota Kediri, Ini Kata Demokrat

"Saya kan mengatakan kemarin, mengingatkan jangan sampe mengeliminasi tugas dan tanggung jawab daripada DPR," kata Wakil Ketua MPR itu.

Kendati demikian, Syariefuddin Hasan menilai kesalahan ketik tersebut sangat manusiawi. Ia juga mengkritik pemerintah dalam melakukan cek dalam menyusun RUU Omnibus Law tersebut.

"Kita sih positif thinking lah ini unsur manusiawi juga mungkin, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin sehingga salah ketik kok lolos," ucapnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Menko Perekonomian, Pak Airlangga setelah saya mengatakan saya mengingatkan, ternyata dia meluruskan bahwa itu tidak ada. Karena memang yang bisa menggugurkan UU itu adalah Perppu. Bukan PP," ujarnya.

Tak Percaya Ada Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, KSPI Beberkan Tiga Alasan Ini

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia