logo


Pemerintah Satu Suara Soal Iuran Kelas 3 BPJS Kesehatan

Poin-poin RTM yang akan dibahas keseluruhan adalah terkait dengan kelanjutan pelaksanaan Perpres 75 tahun 2019.

18 Februari 2020 11:35 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2). Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas persoalan BPJS dan Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan di ruang rapat utama kantor Kemenko PMK, Senin sore (17/2). Hadir dalam RTM Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Wamenkeu Suahasil Nazara, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, Dewas BPJS Kesehatan, perwakilan Kemendagri, BPS, DJSN, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Muhadjir menjelaskan RTM hari ini dilakukan untuk menyepakati poin-poin yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI membahas persoalan BPJS dan Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan.

“Rapat koordinasi kali ini adalah untuk menetapkan bahasa yang sama atas nama pemerintah untuk besok bersama-sama dengar pendapat dengan DPR. Poin pentingnya bahwa kita sudah mencapai kesepakatan sikap bersama dari pihak-pihak terkait, BPJS Kesehatan Kemenkeu Kemenkes Kemendagri Kemensos itu sudah ada kesepakatan,” terang Menko PMK usai RTM kemarin (17/2).


Menko PMK akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Stunting

Muhadjir melanjutkan, poin-poin RTM yang akan dibahas keseluruhan adalah terkait dengan kelanjutan pelaksanaan Perpres 75 tahun 2019. Menurutnya pelaksanaan perpres tersebut adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama. Pemerintah akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dan telah mempertimbangkan agar kebijakan yang dibuat bermanfaat baik untuk kepentingan masyarakat

Menko Muhadjir mengatakan telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan Perpres 75 tahun 2019 agar terus berjalan dengan baik. Menurutnya kementerian dan lembaga terkait sudah menyelesaikan tuga-tugasnya dengan baik.

“Seperti pelaksanaan cleansing data yang telah dilaksanakan oleh Kemensos. Sudah clear. Kemudian skema tentang masalah terutama untuk meningkatkan target pembayar iuran dari BPJS juga sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan kepesertaan pemerintah daerah tadi juga telah disampaikan oleh yang mewakili Kemendagri. Sudah selesai semua,” pungkas Muhadjir.

Kemenko PMK dan BNPB Bakal Pulangkan WNI yang Dikarantina di Natuna ke Daerah Asal

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan