logo


Sebut Anggaran untuk Formula E Cacat Hukum, PSI: Jangan Berakrobat Seenaknya Sendiri

Pemprov DKI disebut membelokkan jenis acara dengan melakukan 'cocokologi'

18 Februari 2020 07:10 WIB

Anies Baswedan Sedang mengunjungi ajang Formula E
Anies Baswedan Sedang mengunjungi ajang Formula E Instagram @DKIJakarta

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tertib administrasi terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E.

Menurutnya, anggaran commitment fee Formula E yang dianggarkan sebesar Rp360 miliar tampak cacat landasan hukum. Anggaran tersebut dianggarkan sebagai Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bertabrakan dengan Undang-Undang (UU) Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur (Pergub) Pengelolaan Kawasan Monas.

"Dengan adanya Pergub 186 tahun 2017, maka Formula E harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur DKI. Izin hanya bisa keluar jika kategori acara sesuai dengan yang telah diatur di Pergub. Jika Gubernur berkomitmen tertib administrasi, seharusnya izin tidak keluar,” ungkap pria yang akrab disapa Ara ini dalam keterangannya, Senin (17/2).


Pembalap Formula E Asal Indonesia Ini Enggan Tampil di Monas, Ternyata Ini Alasannya

Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kegiatan yang diperbolehkan adalah acara kenegaraan, pendidikan, sosial, budaya, agama, upacara, olahraga, dan kunjungan wisata.

Dalam UU Cagar Budaya kegiatan olahraga sebenarnya bukan salah satu yang diperbolehkan. Ara menduga PT Jakarta Propertindo selaku BUMD perwakilan penyelenggara Formula E dari Pemprov DKI membelokkan jenis acara dengan melakukan 'cocokologi'.

“Cocoklogi yang saya maksud adalah PT Jakpro berusaha membelokkan fakta dengan menyebut bahwa balapan Formula E adalah acara pariwisata. Sepertinya itu disengaja agar Formula E bisa masuk ke dalam kategori kegiatan yang dibolehkan dalam UU Cagar Budaya,” ujarnya.

Menurutnya, program dan kegiatan seharusnya konsisten. Apabila anggaran commitment fee berada di dalam Program Pembinaan & Pengembangan Olahraga, maka kegiatannya harus berupa olahraga. Jika kegiatannya berbentuk acara pariwisata, maka harus di bawah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

“Kerja di pemerintahan itu ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan berakrobat seenaknya sendiri. Jika Pak Gubernur memaksakan Formula E bukan sebagai kegiatan olahraga, maka saya minta uang commitment fee dikembalikan ke kas negara,” tutupnya.

PDIP atau PSI, Ahok Ngaku Tak Kesulitan untuk Memilih

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata