logo


Bamsoet Tegaskan Keluarga Pejabat Tak Boleh Gunakan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pilkada

Setiap WNI mempunyai hak yang sama dalam mengikuti kompetisi politik

17 Februari 2020 17:30 WIB

tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan setiap orang Indonesia berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

Menurutnya kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga baik anak, menantu, ponakan atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik.

"Yang tak boleh adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan demi memenangkan pemilihan. Apakah seseorang capable atau tidak menduduki jabatan tertentu, rakyatlah yang menentukan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (17/2/2020).


1.110 Meninggal Karena Corona, Bamsoet Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

“Tak ada yang salah jika rakyat menganggap orang tersebut mampu, walaupun latar belakangnya dia anak seorang pejabat. Jika orang tersebut menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan memenangkan pemilihan, bisa diproses di Bawaslu. Pengawasan dari rakyat maupun organisasi masyarakat sudah sangat kuat. Jadi, tidak ada yang bisa main-main," tuturnya.

Dalam hal ini, Bamsoet mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara yang sering dipandang leluhurnya demokrasi, sering ditemukan seorang anak mengikuti jejak orang tuanya berjuang di jalur politik.

Menurutnya hal itu ditunjukan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush Jr yang mengikuti jejak ayahnya George H.W Bush Sr yang terlebih dahulu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41. Begitupun Hillary Clinton, istri Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton, yang punya kiprah luar biasa bukan hanya dalam perpolitikan Amerika melainkan juga dunia.

"Karena itu, tidak ada yang salah dari anggota keluarga yang ikut terjun ke politik. Sebagai sebuah bangsa, tugas kita bukanlah menghalangi warga negara maju dalam pencalonan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tak salah memilih pemimpin. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang berkualitas. Karena pada akhirnya, semua ditentukan oleh rakyat saat menggunakan hak pilihnya di bilik suara," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini justru memperingatkan bahwa yang menjadi masalah dalam sistem perpolitikan kita bukanlah terlibatnya anggota keluarga dalam politik. Melainkan 'perselingkuhan' antara penguasa dengan pemilik modal yang bisa saja mewakili kepentingan asing. Bahkan yang lebih parah, pemilik modal lah yang melalui orang-orangnya bisa mempengaruhi kebijakan partai politik.

"Tugas penguasa adalah mendistribusikan keadilan secara merata kepada seluruh anak bangsa. Perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal dan kepentingan asing, membuat distribusi keadilan sosial maupun ekonomi menjadi jomplang,” kata Bamsoet.

“Akibatnya, hanya segelintir orang yang menikmati kue pembangunan, sedang yang lain terpinggirkan. Inilah justru yang harus disoroti," pungkasnya.

Cegah Masuknya WNI Eks ISIS Melalui Jalur Tikus, Bamsoet Minta Pengawasan Bandara Diperketat

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia
 
×
×