logo


Sarana Jaya Majukan Zona Jakarta 2020 yang Bersifat Modern, Layak Huni, dan Ramah Lingkungan

Perumda Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen demi menjalankan program Pemprov DKI Jakarta

14 Februari 2020 08:30 WIB

Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020” yang diselenggarakan di Novotel Cikini, Jakarta, pada hari Kamis (16/01)
Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020” yang diselenggarakan di Novotel Cikini, Jakarta, pada hari Kamis (16/01) Jitunews/Denys

Dr.Ir. Nasrudin Djoko Surjono, MSI, MBA Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa di Pemprov DKI Jakarta, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.

“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun. Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa 'special mission vehicle' untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta. Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ir. A Hadi Prabowo MT selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, menambahkan bahwa di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen, sedangkan yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88%. Karena itu, backlog DKI Jakarta di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah. Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta.


Soal Program Rumah DP Nol Rupiah, Pemprov DKI Dapat Masukan dari BI

Senada dengan ini, Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies menyebut bahwa saat ini, Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, namun tidak berkualitas. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah. Karenanya, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi.

Suharno Dukung Pemprov Jabar Pacu Kinerja BUMD

Halaman: 
Penulis : Denys, Aurora Denata