logo


Menko PMK Sebut Informasi Bohong Adalah Dialektika Budaya yang Harus Dihilangkan

Menko PMK minta informasi bohong tidak disebarkan ke publik

8 Februari 2020 06:00 WIB

Menko PMK dalam Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Persatuan Wartawa Indonesia (PWI) di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (7/2).
Menko PMK dalam Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Persatuan Wartawa Indonesia (PWI) di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (7/2). Humas PMK

BANJARMASIN, JITUNEWS.COM- Sistem demokrasi khususnya di Indonesia dikenal memiliki tiga pilar utama, yaitu : pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun bukan hanya tiga itu saja, ada satu bidang yang sering disebut-sebut sebagai pilar ke-empat demokrasi, yaitu media massa atau yang sering disebut sebagai pers. Sebagai pilar ke-empat, pers tidak hanya berkewajiban mengawal politik dan ekonomi saja, sangat perlu untuk mengawal seluruh aspek kehidupan termasuk kebudayaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pers dan wartawan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah kebudayaan. Pers, kata Muhadjir, bisa membuat budaya semakin maju atau bisa pula sebaliknya membuat budaya semakin mundur. Sebagai contoh kemunduran budaya adalah maraknya pemberitaan dan pemberian informasi bohong ke khalayak.

Menurut Muhadjir berita dan informasi bohong seperti itu adalah bentuk dari dialektika budaya yang dicetuskan agen yang tidak bertanggung jawab. Ketika sampai ke khalayak hal tersebut terus tersebar dan meluas.


Heboh Virus Corona, Menko PMK: Indonesia Masih Aman Tapi Juga Perlu Bersiap-siap

"Budaya itu (penyebaran informasi bohong) kan lahir dari akal dan pikiran manusia. Ketika diekspresikan dan diadopsi oleh orang lain tidak mentah aja. Itu namanya dialetika yang melahirkan kebudayaan. Tidak ujug-ujug ada," terang Menko PMK dalam Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Persatuan Wartawa Indonesia (PWI) di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (7/2).

Menurut Muhadjir, tantangan dan tugas pers saat ini semakin berat. Seiring degan perkembangan teknologi informasi produksi media yang semakin canggih, penyebaran informasi juga semakin cepat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diikuti juga dengan peningkatan komitmen dan tanggung jawab sosial pekerja media.

"Meningkatkan kepatuhan pekerja media kepada kode etik jurnalistik itu harus menjadi pedoman utama. Dan saya usulkan PWI melakukan penertiban terhadap para pekerja pers ini termasuk juga untuk organisasi pers yang lainnya untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya," jelasnya.

Untuk mencegah pekerja media yang tidak taat, Menko PMK berharap pekerja media juga bergabung dengan salah organisasi media, sehingga aktivitasnya bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020 Bajarmasin, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan Anugerah Kebudayaan untuk sepuluh Bupati/Walikota yang terpilih karena mencintai kebudayaan dan berperan dalam melakukan pemajuan kebudayaan di daerahnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi anugerah budaya yang dilakukan oleh PWI. Menurutnya program ini adalah program yang bagus yang nantinya bisa memantik pemerintah daerah untuk turut memajukan kebudayaan.

"Anugerah budaya ini sangat bagus untuk mendorong, merangsang pemerintah daerah untuk merevitalisasi apa itu berbagai macam situs. Dan itu saya kira klop dengan program pemerintah terkait alokasi dana abadi kebudayaan," tuturnya.

 

Tanggap Wabah Virus Corona, Pemerintah Evakuasi WNI dari Wuhan ke Natuna

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati