logo


UU IA-CEPA DIsahkan DPR, Martin Manurung Harap Pemerintah Dapat Mengambil Manfaat

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan UU Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

6 Februari 2020 19:11 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dok jitunews/khairul anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung berharap pemerintah dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari disahkannya UU Perjanjian Perdagangan Bebas IA-CEPA.

“Saya pikir ini adalah satu awal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari disahkan IA-CEPA ini ,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dia mengatakan melaui IA-CEPA maka Australia akan menghapus pos tarif seluruh produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Australia menjadi nol persen pada saat diimplementasikan.


Soal Migrasi Televisi Analog, DPR: Ini Akan Membebani Masyarakat 

“Dengan IA-CEPA ini kan kita menyepakati bahwa Australia juga akan menghilangkan hambatan tarif dengan tarif. Dan Australia juga berkewajiban untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada industri kecil dan menengah kita sehingga bisa meningkatkan nilai tambah kita,” tuturnya.

Dia juga berharap dengan IA-CEPA, Australia bisa masuk menjadi investor yang lebih besar di Indonesia khususnya di komuditas-komuditas yang bernilai tambah lebih baik.

Dalam hal ini, Martin Manurung menilai IA-CEPA akan memberikan dampak yang cukup signifikan di neraca perdagangan Indonesia kedepannya.

“Saya rasa cukup signifikan, akan tetapi dalam pelaksanaan IA-CEPA ini, Komisi 6 akan juga akan melakukan raker dengan Menteri perindustrian,” kata Martin.

“Dan kita minta penjelasan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kementrian Perindustrian dalam menyiapkan pelaku industri kita guna mengambil manfaat yang lebih lebih baik dan lebih besar dari IA CEPA ini. Jadi jangan sampai kita ketinggalan kereta,” pungkasnya.

Soal Aksi Penolakan WNI di Natuna, Anggota DPR Sebut Menkes Kurang Komunikasi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia